Siyasah Syar’iyyah

 

Catatan:    Setelah mendapatkan taujih ini diharapkan kader Kader memahami makna dan prinsip siyasah syar'iyyah,  berpegang teguh dengan siyasah syar'iyyah dalam pemenangan pemilu

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, waba’du:

Ikhwah fillah – semoga Allah selalu mengumpulkan kita semua dalam kebenaran -  para ulama sepakat bahwa pemahaman adalah salah satu faktor terpenting keberhasilan kita meniti jalan yang lurus, baik dalam kehidupan pribadi maupun amal jama’i. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah bahkan mengatakan:

العَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ

Orang yang beramal tanpa ilmu (pemahaman) akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.[1]

Pemahaman terhadap siyasah syar’iyyah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan bernegara maupun berjamaah adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi bagi kader dakwah terutama di mihwar muassasi ini, lebih urgen lagi bagi kader yang terlibat dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan da’wah. Ketidakpahaman qiyadah terhadap siyasah syar’iyyah akan mengakibatkan kebijakannya melenceng dari jalan yang lurus, atau sebaliknya, jumud dan stagnan serta tak mampu mengantisipasi tantangan zaman. Begitu juga, ketidakpahaman kader terhadap siyasah syariyyah ini dapat memunculkan su’uz zhan terhadap kebijakan qiyadah, atau sebaliknya: tak ada koreksi bila ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena amat pentingnya, Imam Al-Banna sampai memasukkan masalah siyasah syar’iyyah ini dalam salah satu prinsip yang harus dipahami diantara 20 prinsip Ikhwan (prinsip ke-5).

Ikhwah fillah, semua kebijakan, aturan, dan tindakan pemimpin yang tidak bertentangan dengan hukum Allah swt untuk meraih kemaslahatan rakyatnya, atau menghindarkan mereka dari madharat dapat dikatakan sebagai siyasah syar’iyyah meskipun tidak diatur oleh Al-Quran maupun Hadits Rasulullah saw secara khusus. Salah seorang ulama mazhab Hambali, Abul Wafa Ibnu Aqil[2]  rahimahullah berkata:

"السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ بِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعْهُ الرَّسُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ، فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: لاَ سِيَاسَةَ إِلاَّ مَا وَافَقَ الشَّرْعَ: أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَصَحِيْحٌ، وَإِنْ أَرَدْتَ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَغَلَطٌ وَتَغْلِيطٌ لِلصَّحَابَةِ"

Siyasah (syar’iyyah) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah saw dan tidak ada wahyu Al-Quran yang turun tentangnya. Kalau anda mengatakan: Tidak ada siyasah syar’iyyah kecuali apa-apa yang sesuai syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Namun jika yang anda maksudkan dengan siyasah syariyyah hanyalah yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah kesalahan sekaligus menyalahkan para sahabat Rasulullah saw.[3]

Dikatakan menyalahkan sahabat Rasulullah saw, karena mereka, terutama Khulafa Rasyidin – radhiyallahu ‘anhum – telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak semuanya disebutkan secara tersurat oleh Al-Quran dan Hadits Rasulullah saw.

Ikhwah fillah a’azzakumullah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Aqil sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam Risalah Ta’alim bahwa pendapat imam atau wakilnya – selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar’i dapat diamalkan, baik dalam hal-hal yang tidak ada nash-nya dari Al-Quran atau Hadits, atau memiliki dalil dari Al-Quran atau Hadits namun dalil tersebut multi interpretatif lalu pemimpin memilih salah satu interpretasi, atau dalam kaitannya dengan maslahat yang tidak diatur oleh syariat dan tidak pula diingkari.[4]

Ikhwah fillah, kedudukan pendapat qiyadah ini semakin kuat jika ia merupakan hasil keputusan syura, karena keputusan syura dalam manhaj Ikhwan adalah mulzimah (mengikat) semua pihak termasuk pemimpin. Syura juga berfungsi menjaga jamaah dari penyakit infiradiyyah dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang menentukan nasib jamaah di masa depan.

Ikhwah fillah, praktek siyasah syar’iyyah ini dapat kita temukan dalam sirah Rasulullah saw, Khulafa rasyidin, maupun para ulama setelah mereka. Sebagai contoh, Rasulullah saw tidak menghukum mati orang-orang munafik meskipun beliau mengetahui pasti semua personilnya, dan bahwa mereka berhak mendapatkan hukuman bagi orang-orang murtad, beliau bersabda:

لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

Agar orang-orang tidak mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri (HR. Bukhari Muslim).

Sebagaimana beliau saw juga melarang atau menunda pelaksanaan hukuman atas prajurit yang mencuri di medan jihad, agar tidak membelot kepada pasukan musuh, atau karena pasukan mujahidin masih membutuhkannya.

Rasulullah saw juga melarang petugas pengumpul zakat untuk mengambil hadiah yang diberikan kepadanya dan memerintahkan untuk menyerahkan semua hadiah ke Baitul Mal (kas negara).

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.. (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abi Humaid As-Saidi berkata: Rasulullah saw mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan Ibnul-Lutbiyyah. Ketika ia datang, Rasulullah saw menghitungnya (melakukan audit). Ibnul Lutbiyah berkata: Ini harta kalian (zakat) dan yang ini hadiah (untukku). Rasulullah saw bersabda: Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah orang tuamu sehingga datang hadiah kepadamu jika engkau benar… (HR. Bukhari Muslim).

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “Begitu pula pendekatan kepada pejabat dalam berbisnis melalui jual beli, sewa menyewa, mudharabah, musaqah, muzara’ah dengan mereka dan sejenisnya termasuk kategori hadiah. Oleh karena itu Umar bin Khattab ra memotong gaji para pembantunya yang terkenal dengan keutamaan dan ketaqwaan, bukan karena tuduhan berkhianat, tetapi karena faktor pendekatan (pelaku bisnis) kepada mereka selaku pejabat.”[5]

Penyusunan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf oleh Abu Bakar atas usul Umar radhiyallahu ‘anhuma awalnya juga merupakan bentuk siyasah syar’iyyah karena pertimbangan maslahat, meskipun setelah itu masalah ini menjadi ijma’ (konsensus) semua sahabat dan ummat Islam. Begitu pula pemberian titik dan syakal (baris) pada huruf-huruf di dalam mushaf Al-Quran setelah itu.

Umar bin Khatab ra tidak memberikan zakat kepada muallafah qulubuhum (muallaf) padahal sebelumnya beliau memberikan hak mereka, dengan alasan bahwa karakter muallaf itu sudah hilang dari diri mereka setelah sekian lama, dan karena pemerintah yang sudah kuat tidak perlu menjaga keimanan mereka lagi dengan zakat. Semua ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ra tidak berarti menghapus muallaf dari ashnaf mustahiq zakat, tetapi justru merupakan pengamalan ayat Al-Quran sesuai proporsinya.

Ikhwah fillah, kadang siyasah syar’iyyah mengharuskan kita mengambil keputusan yang kurang afdhal demi menghindari madharat yang besar seperti sikap Rasulullah saw yang tidak mengubah Ka’bah sesuai bentuk aslinya karena khawatir disalahpahami oleh Quraisy yang belum lama masuk Islam. 

« يَا عَائِشَةُ ، لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ - لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ » (رواه البخاري)

Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu belum lama kafir, pasti telah kuubah Kabah, aku jadikan dua pintu, satu pintu masuk, satu pintu keluar. (HR. Bukhari).

Imam Bukhari sendiri memberi judul bab tentang hadits ini dengan : Bab orang yang meninggalkan beberapa pilihan (yang lebih baik) karena khawatir terjadi madharat yang lebih besar disebabkan kesalahpahaman orang lain. Begitu pula Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, pensyarah Shahih Bukhari mengatakan: “Dapat diambil manfaat dari hadits ini bahwa seorang pemimpin dapat menyiasati urusan rakyatnya sesuai kemaslahatan mereka meskipun harus memilih yang mafdhul (tidak lebih baik) selama tidak haram.”[6]

Mengambil kebijakan dalam situasi yang tidak ideal juga tercermin dari fatwa Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ketika ditanya tentang dua calon pemimpin perang yang satu kuat tapi pendosa sedangkan yang lain shalih tapi lemah: "Orang yang pendosa, kekuatannya akan bermanfaat bagi ummat Islam dan dosa-dosanya untuk dirinya sendiri, sedangkan orang shalih yang lemah, keshalihannya untuk dirinya dan kelemahannya merugikan kaum muslimin."[7] Rasulullah saw bersabda:

وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (رواه البخاري)

Dan sesungguhnya Allah swt akan menguatkan agama ini dengan laki-laki pendosa. (HR. Bukhari).[8]

Ikhwah fillah, bagi pemimpin yang akan mengambil kebijakan dengan benar, pemahaman terhadap ‘ulum syar’iyyah mutlak diperlukan agar siyasahnya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan prinsip syariah. Di samping itu, pemahaman terhadap waqi’ (realita) di lapangan, situasi dan kondisi yang melingkupi masyarakat juga tidak dapat ditawar. Karena perubahan faktor-faktor tersebut amat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Sikap responsif terhadap keadaan diperihatkan oleh Umar bin Khattab ra yakni tatkala beliau mendengar ungkapan kerinduan seorang istri kepada suaminya yang sedang berjihad dan belum pulang untuk waktu yang lama, bahwa ia mungkin akan melakukan perselingkuhan kalau saja tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Setelah berkonsultasi dengan anaknya, Hafshah radhiyallahu ‘anha, Umar segera mengeluarkan kebijakan yang membatasi dan melakukan rolling tugas jihad bagi para mujahidin agar mereka dapat memenuhi hak-hak keluarga.

Pemahaman tehadap ilmu-ilmu syar’i dan keadaan lapangan juga diperlukan bagi siapa saja yang ingin menilai atau mengkritisi sebuah kebijakan. Sebab para ulama mengatakan:

الحُكْمُ عَلَى الشَيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ

Menilai sesuatu adalah bagian dari tashawwur kita terhadapnya.[9]

Kita tidak dapat menilai sebuah kebijakan dengan tepat apabila kita tidak memiliki pemahaman tehadapnya: bentuk kebijakannya, latar belakangnya, apa maslahat yang ingin diraih, madharat apa yang ingin dihindari, dan seterusnya. Tidaklah benar orang yang melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan hanya dengan melihat “judul” kebijakan tersebut. Apa jadinya penilaian dan sikap kita terhadap Ustman bin Affan ra kalau kita hanya melihat ungkapan “Utsman membakar mushaf-mushaf Al-Quran” tanpa meneliti mushaf Al-Quran yang mana yang beliau perintahkan untuk dibakar? Mengapa kebijakan itu dilakukan? Bagaimana situasi yang dihadapi oleh Utsman? Dan seterusnya.

Kesalahpahaman sebagian ummat Islam terhadap kebijakan Utsman tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap kebijakan itu secara menyeluruh, ditambah lagi dengan upaya musuh-musuh Islam untuk menyembunyikannya atau memunculkan data-data palsu serta interpretasi negatif terhadap kebijakan Utsman bin Affan ra dan juga pribadi sahabat yang dijamin masuk surga ini.

Ikhwatal Iman,  tentunya kita tidak menginginkan soliditas internal jamaah ini terganggu karena kesalahpahaman, atau kurangnya ilmu. Apalagi kemudian kesalahpahaman ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memusuhi da’wah dengan isu-isu yang sengaja mereka sebarkan melalui berbagai media. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban qiyadah untuk selalu iltizam dengan syariah dalam mengeluarkan semua kebijakannya, menggunakan mekanisme syura yang benar dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang menentukan nasib jamaah di masa depan, dan kemudian mensosialisasikannya secara utuh agar dapat dipahami dengan baik oleh kader. Di sisi lain menjadi kewajiban kader untuk berhusnuz zhan, tsiqah dan mentaati kebijakan-kebijakan qiyadah selama ia tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Boleh jadi, ada alasan-alasan yang tidak dapat disosialisasikan seutuhnya kepada semua kader karena pertimbangan amniyah atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Akhirnya, marilah kita segera memulai untuk membaca, mengetahui, mendalami dan iltizam dengan siyasah syar’iyyah ini agar perjalanan da’wah yang masih panjang dapat kita lalui dengan selamat sampai akhir hayat. Amin ya Mujibas sa-ilin.

 

---

[1] Jami’ Bayan al-ilmi wa fadlih, Ibn Abdil Bar, 2/175.

[2] Ali bin ‘Aqil bin Muhammad bin ‘Aqil Abul Wafa Al-Baghdadi Al-Hambali (431-513 H).

[3]Dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam I’lamul Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin 6/26.

[4] Prinsip ke-5 dari al-ushul al-‘isyrin.

[5] Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyah hlm 42.

[6] Fathul Bari 1/201.

[7] Siyasah Syar’iyyah, Ibnu Taimiyah.

[8] Potongan hadits riwayat Bukhari dalam shahihnya Bab "Sesungguhnya Allah akan membantu agama ini dengan laki-laki pendosa" no 2834.

[9] Al-Ibhaj Fi Syarh Al-Minhaj, As-Subki 1/172; Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah 3/225.